Kemnaker Dorong Peningkatan Program Pemagangan Indonesia-Jepang, Wamenaker: Harus Jungjung Hak-Hak Dasar

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mendukung penuh keberlanjutan kerja sama program pemagangan antara Indonesia dan Jepang.

Kemnaker juga berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemagangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemagangan yang berlaku secara universal.

"Pemagangan Jepang harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar dalam dunia kerja bagi para peserta magang, dan peningkatan kesejahteraan para pemagang," kata Afriansyah Noor dalam arahannya pada acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Tahun 2024, di Jakarta Senin (29/7/2024) malam.

Wamen Afriansyah menjelaskan bahwa program pemagangan ke Jepang yang dimulai sejak 1993 merupakan langkah nyata Kemnaker dalam mengembangkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Foto: Wamenaker RI acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri Tahun 2024, di Jakarta. (Biro Humas Kemnaker)

Menurut data Badan Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang, pada Desember 2023, terdapat 149.101 Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang, dengan 74.387 orang di antaranya adalah peserta pemagangan. Jumlah ini meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya berjumlah 45.919 peserta magang.

Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada jumlah Sending Organization (SO) dari Indonesia. Per Juli 2024, terdapat 464 lembaga SO yang aktif, meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 347 lembaga.

"Namun demikian, belum saatnya Indonesia berpuas diri. Kita perlu juga melihat capaian dari negara lain, utamanya Vietnam sebagai negara pengirim peserta magang ke Jepang dengan jumlah tertinggi," ujar Afriansyah.

Afriansyah menekankan bahwa untuk meningkatkan kompetensi melalui magang ke Jepang, Kemnaker perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Jepang, mitra kerja, dan Lembaga Pelatihan Kerja.

"Oleh karenanya, rakor ini menjadi momentum bagi peningkatan kualitas dan aksesibilitas program pemagangan ke Jepang sehingga dapat berjalan semakin masif," tambahnya.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan program pemagangan Indonesia-Jepang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi tenaga kerja Indonesia. (rpi)