Ketua DPRD Jakarta: Kalau Mau Belajar Masalah Banjir Enggak Usah Jauh ke Luar Negeri, Contoh PIK!

"Kita ini sebagai pemerintah daerah ya melihat itu, ya belajarlah, jangan merasa dirinya pintar sendiri makanya kemarin saya ngomong seperti itu supaya mereka sadar," tegas dia.

"Saya pasti ngomong. Kalau enggak benar, saya bilang enggak benar. Karena saya enggak punya kepentingan di situ," sambungnya.

Kemudian dia pun menceritakan bagaimana dinas-dinas yang berada di bawah naungan Komisi E dan Komisi D yang meminta anggaran lebih tinggi dari dinas lainnya.

"Di APBD-P mau saya ketok, mau beli apa? Jangan ngada-ngada yang enggak perlu. Begitu juga di Komisi D ada Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhutanan, Pertanaman, Lingkungan Hidup. Kan saya bacain satu-satu setelah banjir, macet selesai masalah sampah. Problematika Jakarta itu," tandas dia.

Sebagai informasi, APBD-P (Perubahan) masih akan dibahas oleh dewan legislatif 2019-2024. Sementara untuk APBD 2025 akan dibahas oleh dewan legislatif periode 2024-2029. (agr/nsi)