Ditanya soal Pilkada Jatim, PKB: Lagi Cari Kesamaan dengan PDIP untuk Menang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan bahwa partainya sedang mencari kesamaan dengan PDI Perjuangan, terutama untuk di Pilkada Jawa Timur (Jatim).

“Pendek kata, PKB-PDIP mencoba mencari kesamaan sedekat mungkin untuk bisa, ya, memperkuatlah kemenangan kita di Pilkada, termasuk di Jawa Timur. PKB-PDIP ini kan dua kekuatan besar yang masing-masing punya basis elektoral yang sangat berbeda, tetapi memiliki irisan yang sangat dekat,” ujarnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Ia menilai bila PKB dan PDIP membentuk koalisi maka tercipta peluang menang yang besar di Pilkada Jatim sebab dinamika politik di Jatim sudah berbeda ketika mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memutuskan maju pada 2018.

Lebih lanjut, ia menyinggung bahwa masyarakat Jatim berhak untuk dipimpin oleh figur yang bersih dan tidak punya beban masa lalu.

“Jadi, ini adalah kesempatan rakyat Jawa Timur untuk buka telinga, buka mata, dan itu bisa dilihat ketika survei elektabilitas incumbent (petahana) ya. Itu kan tidak atau kurang dari 50 persen sebenarnya. Ini cukup mengkhawatirkan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, ”Harusnya kalau incumbent kuat, mestinya di atas 50 persen dong, tetapi kan ternyata masih di bawah 50 persen. Itu artinya apa? Rakyat Jawa Timur masih menunggu kalau ada opsi lain, ada alternatif, figur-figur lain. Nah ini kita sedang matangkan.”

Baca Juga

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan 2026

Sementara itu, ia mengatakan bahwa partainya terbuka untuk mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini atau mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim Marzuki Mustamar.

“Ini nanti kami akan ya cek lagi ke akar rumput, makanya kami itu tidak grasah-grusuh karena cara PKB itu kan pasti akan kami cek kepada pendukung,” ujarnya.

Walaupun demikian, ia menyebut komunikasi antara PKB dengan PDIP untuk Pilkada Jatim masih bersifat informal.

“Karena kalau official (resmi), sudah ada agreement (perjanjian), tetapi kalau informal itu sudah dilakukan. Bukan hanya di Jatim kan, misalnya juga di Jawa Tengah, di Jakarta, dan juga daerah yang lain,” pungkasnya. (ant/aag)