PKB Tidak Setuju Duet Anies-Ahok di Pilkada 2024 Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum PK​​​​B, Jazilul Fawaid menegaskan partainya tidak setuju jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada 2024 Jakarta.

Dia menyebut PKB memiliki banyak rekomendasi nama dari internal partainya untuk menjadi Cawagub Anies.

Namun, pihaknya tidak sepakat dengan Ahok. Jazilul lantas mengaku lebih setuju Anies berpasangan dengan politikus senior PDIP, Masinton Pasaribu.

“Ya banyak (rekomendasi cawagub Anies), tapi yang jelas kalau Pak Anies-Ahok enggak lah, kombinasinya enggak pas. Kalau Pak Masinton pas,” tegas Jazilul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan partainya sudah mempertimbangkan secara serius untuk mengusung Anies sebagai cagub Jakarta 2024. Namun, PKB masih menunggu konstalasi politik nasional untuk menetapkan cawagub Anies.

“Kalau DKI sudah (deklarasi), DPP yang belum. DPP akan merangkum semuanya pertimbangan dinamika politik nasional, dinamika partai koalisi yang lain, baru diputuskan Pak Anies berpasangan dengan siapa,” kata Jazilul.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan PKB tidak masalah jika kader PDIP menjadi cawagub Anies di Pilgub Jakarta 2024.

Hal ini menanggapi soal peluang PDIP bergabung dengan PKB dan PKS untuk mengusung Anies sebagai cagub Jakarta.

Pasalnya, PDIP ingin kader partainya bisa menjadi cawagub Anies. Di sisi lain, PKS sudah mendeklarasikan kader partainya, Sohibul Iman, untuk mendampingi Anies.

“Kalau PKB cukup fleksibel karena kami juga sudah berkomunikasi dengan PKB. Bahwa kemungkinan besar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur kita bisa bersama-sama. Bahkan kalau boleh Jawa Barat juga,” ujar Eriko saat dihubungi, dikutip Selasa (16/7/2024).

Dia menjelaskan pihaknya juga masih berkomunikasi kepada PKS terkait peluang kader PDIP menjadi cawagub Anies.

“Karena kami kan urutan nomor 2 di Jakarta, sudah sewajarnya kader kami harus mendampingi kan begitu, tetapi apakah juga partai lain menyetujui hal itu, kan belum tentu. Betul kan, contoh seperti PKS mensyaratkan wakilnya dari mereka kan begitu,” tuturnya. (saa/raa)