Kisruh Festival Kuliner Nonhalal di Pecinan Solo, Begini Komentar Gibran

Solo, tvOnenews.com - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menegaskan festival kuliner nonhalal pekan lalu tidak mengganggu kehidupan toleransi masyarakat di Solo.

"Nggak apa-apa, tenang saja," katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Gibran mengatakan, menurutnya kota yang toleran bukan soal indikator namun penerapan di lapangan.

"Implementasi di lapangan aja, di kehidupan sehari-hari. Saya kira baik-baik saja," katanya.

Kejadian pro dan kontra soal festival makanan nonhalal tersebut merupakan hal yang biasa. 

Bahkan, ia menilai masukan yang datang dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) merupakan hal yang positif.

Baca Juga

Wapres Tinjau Tanah Gerak di Jangli Semarang, Gibran: Pokoknya Keselamatan Nomor Satu

"Memang, kalau ada insiden seperti itu biasalah. Kan masukan-masukan dari teman-teman semua, termasuk DSKS kemarin juga memberikan masukan yang positif," katanya.

Ia mengatakan hingga acara berakhir pada Minggu (7/7/2024) seluruh pihak juga bersikap kooperatif.

"Nggak apa-apa, semua kooperatif. Teman-teman DSKS kooperatif semua," katanya.

Sebelumnya, sempat ramai pro kontra soal festival kuliner nonhalal bertajuk Festival Pecinan Nusantara.

Acara itu diselenggarakan di Mal Solo Paragon Surakarta, Jawa Tengah. Namun, sempat dihentikan karena muncul pro kontra salah satunya dari DSKS.

Pada saat itu, DSKS sempat menemui perwakilan Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan audiensi mengenai festival kuliner makanan nonhalal di Solo Paragon Mal. 

Humas DSKS Endro Sudarsono mengimbau umat muslim untuk tidak tidak ikut dalam festival tersebut.

Pihaknya juga menyoroti soal spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar. Menurut dia, spanduk pemberitahuan seharusnya terpasang secara terbatas dan tidak terlalu vulgar.

"Karena warga resah, ini terlalu vulgar walaupun kami cukup menghargai makanan dari yang nonmuslim. Tidak boleh memaksakan kehendak, maka sifatnya adalah imbauan dan pernyataan sikap," katanya.

Pada audiensi tersebut, pihaknya meminta Pemkot Surakarta agar lebih selektif memberikan izin. (ant/iwh)