Pakar: Ini Teror Siber Terhadap Pusat Data Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar digital Anthony Leong menyoroti kasus serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), diduga aktor utamanya Warga Negara Indonesia (WNI).

Media sosial X atau Twitter sebelumnya menyudutkan satu nama yang diduga sebagai dalang peretasan tersebut, yakni Dicky Prasetya Amaja.

Dicky diketahui mantan pernah bekerja di LintasArta, yang diduga membocorkan data PDN sejak 11 Oktober 2022.

Bahkan, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku, yang diyakini sebagai aktor nonnegara dengan motif ekonomi.

Anthony Leong mendesak tim siber Mabes Polri segera turun tangan menyelidiki bukti-bukti yang beredar di platform media sosial X terkait dugaan keterlibatan Dicky.

"Jika terbukti benar yang bersangkutan terlibat, aparat hukum harus segera menangkap karena telah merugikan negara," ujar Anthony pada keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Direktur PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) itu juga menekankan bahwa insiden yang menimpa PDN ini merupakan sebuah teror siber, diduga melibatkan orang dalam yang mungkin sengaja membuka akses data.

"Ini adalah teror siber kepada PDN. Diduga ada keterlibatan orang dalam karena ada potensi orang dalam yang membuka data-data ini keluar. Jadi boleh dibilang bukan hackernya hebat. Dari bahasanya narasi permintaan maaf juga seperti orang Indonesia," tambahnya.

Dicky Prasetya Atmaja diketahui telah mengunggah dokumen rahasia negara secara sengaja di situs Scribd sejak 2022.

Scribd adalah platform berbagi dokumen di mana pengguna bisa mengunggah dan mengunduh dokumen dengan membayar.

Salah satu dokumen yang dibocorkan oleh Dicky adalah akses virtual cloud/portal dan akses virtual private network (VPN) PDN.

"Masyarakat bisa unduh semua dokumen yang bersangkutan upload tersebut. Dokumen-dokumen rahasia semua dibocorkan secara sengaja. Semua bencana siber sejak dua tahun ini bisa jadi bermula dari dokumen bocor ini. Bayangkan jika ditarik mundur ke 2022, ada berapa banyak kebocoran data yang terjadi?" kata Anthony.

Anthony meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar segera melakukan audit terhadap Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengatasi dan mencegah kebocoran data lebih lanjut.