Kemlu: CAT Korban Asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari Bukan Diplomat

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut perempuan berinisial CAT korban asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari bukan seorang diplomat Indonesia.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara II Kemlu Rolliansyah Soemirat. 

Rolliansyah mengungkapkan hal ini untuk meluruskan pemberitaan dari beberapa media bahwa CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag adalah seorang diplomat.

“Kami harus luruskan dan memberi klarifikasi bahwa individu yang bersangkutan bukan diplomat Indonesia dan bukan pegawai Kementerian Luar Negeri maupun KBRI Den Haag,” kata Rolliansyah, Kamis (4/7/2024) malam.

Rolliansyah mengatakan CAT adalah warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Belanda dan pada saat kejadian merupakan anggota PPLN Den Haag.

Cindra Aditi Tejakinkin. Dok: Istimewa

“Anggota PPLN biasanya terdiri dari unsur perwakilan RI dan masyarakat Indonesia di negara setempat,” ujarnya. 

Hasyim Asy’ari diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menerima aduan soal dugaan tindakan asusila yang dia lakukan terhadap CAT. 

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito di Kantor DKPP RI di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

CAT yang hadir secara langsung dalam sidang tersebut mengapresiasi DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang dianggapnya adil atas kasus yang menimpanya.

Meski demikian, CAT selaku pengadu mengaku tidak mudah menjalani proses di DKPP RI.

"Dari awal sampai sekarang ini saya mengalami ups and downs yang cukup besar yang di mana saya terkadang juga bingung, tetapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan," terangnya. 

Pada kesempatan itu, dia juga mengaku sengaja hadir dari Belanda ke Kantor DKPP RI untuk menghadiri persidangan secara langsung.

"Karena saya sendiri ingin mengikuti dan melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP," katanya.