Temuan BPK soal Pinjol di PT Indofarma Meresahkan, Waketum KSPSI Minta Tata Kelola BUMN Dibenahi Serius

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite menyoroti tata kelola BUMN yang belakangan makin menjadi sorotan publik.

Dia menyoroti kasus terakhir terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pinjaman online (pinjol) di tubuh PT Indofarma Tbk (INAF).

Arnod menilai BUMN perlu pembenahan tata kelola yang serius. BUMN yang diharapakan jadi tulung punggung penyokong APBN jangan sampai justru menggerogoti APBN.

"Makin ke sini cerita tentang BUMN merugi, banyak masalah ya ujungnya di tata kelola yang buruk termasuk SDM yang ada di dalamnya. Ini harus jadi catatan serius semua pihak terutama pemerintah dan DPR RI. Kasus Indofarma hanya satu yang terungkap dari sekian banyak soal di internal BUMN kita," papar Arnod dalam keterangan yang diterima, Senin (1/7/2024).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI–KSPSI) itu menegaskan BUMN yang terus mengalami kerugian dibubarkan saja sehingga tidak terus-menerus jadi beban  Negara.

"Kita kan berharap BUMN jadi sumber pendapatan APBN. Kenapa malah jadi malapetaka untuk APBN? Dari sisi ini saja sudah seharusnya dievaluasi secara serius. Tidak bisa berdiam saja," tegasnya.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Utama Menkeu Purbaya Tidak Suntik Modal ke Agrinas Pangan

Hal lain yang perlu jadi perhatian saat ini dalam rangka tata kelola BUMN adalah adanya rangkap jabatan di hampir semua BUMN utamanya pada level komisaris.

Menurutnya, hal ini membuat kondisi BUMN tidak bisa bersaing di tengah kompetisi global yang semakin dinamis.

"Kalau pengelolaannya masih seperti ini ya jangan terlalu berharap banyak pada BUMN kita. Rangkap jabatan komisaris di hampir semua BUMN itu sangat memalukan dan bukan contoh dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik. Harus ada evaluasi serius," tukasnya.

Oleh karena itu, Arnod juga menitipkan pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan BUMN sebagai sektor prioritas yang harus dievaluasi sehingga ke depan BUMN bisa dikelola dengan lebih baik lagi.

"Kita ingin agar BUMN itu kompetitif, dan sesuai dengan tujuan utamanya memastikan program pemerintah berjalan baik sembari memberi keuntungan untuk meningkatkan pendapatan negara. Harus kembali ke relnya semula," pungkas Arnod.(lgn)