Ransomware Retas PDN, Formapera: Anggaran Rp4,9 T, Apa Kerja Budi Arie Sebagai Kominfo?

Jakarta, tvOnenews.com - Heboh serangan hacker meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus Ransomware, membuat seluruh mata di Indonesia terbelalak. Terlebih kasus menggegerkan ini menyangkut data rahasia Negara.

Ketua Umum DPN Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira turut angkat bicara.

Menurutnya, peretasan ini semakin membuktikan bahwa Negara hanya mampu menghambur-hamburkan anggaran kepada orang yang tidak bisa bekerja dan tidak jelas apa yang dikerjakannya 

"Kenapa saya katakan tidak jelas, mengutip dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani, anggaran untuk PDN itu sebesar Rp700 miliar dan pengelolaannya dilakukan oleh Kemenkominfo. Tapi apa, Menteri Kominfo Budi Arie bukan orang yang tepat menduduki jabatan penting itu. Buktinya, dia tak mampu berbuat apa-apa ketika PDN diserang ransomware," kecamnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Dengan anggaran sedemikian fantastis, kata Yudis, seharusnya Budi Arie mampu melakukan deteksi dini, serta memikirkan bagaimana cara mengantisipasi dan menangkal serangan hacker terhadap hal-hal vital menyangkut Negara, khususnya PDN yang memang di bawah pengelolaannya.

"Dia (Budi Arie) yang paling bertanggungjawab. Jangan ngeles atau banyak alasan atas apa yang terjadi saat ini. Tunjukkan bahwa anda seorang gentleman yang bertanggungjawab. Jika tidak mampu, letakkan jabatan, mundur," tegasnya.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Kuat Sejumlah Stakeholders Dorong Menkeu Purbaya Segera Berlakukan Tarif Khusus Rokok

Yudis juga mendesak Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap jajarannya, agar Kabinet yang dipimpinnya benar-benar diduduki oleh orang-orang yang kapabel dan kredibel.

"Hal seperti ini yang kita khawatirkan. Posisi menteri yang strategis, dijabat oleh orang yang tidak ngerti kerja. Ini tentu sangat berbahaya bagi Negara. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Arie jika yang bersangkutan tidak secara jantan mundur dari jabatannya," tandasnya.

Terkait hal ini juga, Yudis menyampaikan agar Presiden Jokowi realistis dalam mempertimbangkan posisi Budi Arie.

"Jangan karena yang bersangkutan pendukung Presiden Jokowi, terus kejadian yang sangat fatal ini dibiarkan tanpa ada tindakan. Saya yakin Presiden bijaksana memandang kasus yang kami nilai sebagai peristiwa luar biasa," pungkasnya. 

Sebelumnya, kasus serangan Ransomware ini semakin menarik perhatian ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besaran anggaran belanja untuk Pusat Data Nasional yang kena serangan ransomware. Anggaran ini dipaparkannya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2024, Kamis (27/6/2024).