"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS (Online Single Submission) karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi di mana-mana," jelas Prasetyo.
Prasetyo mengaku kalau dia tidak menentang kebijakan sistem OSS itu. Akan tetapi, sebelum mengeluarkan perizinan, setidaknya perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.
"Kita enggak masalah, kita enggak akan mematikan investasi, tapi harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," tegas Pras.
"Kalau semua ditabrak ini yang terjadi nih (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus. Saya sudah kasih waktu satu pekan untuk membereskannya (di Melawai)," tandasnya. (agr/nsi)
Load more