5 Provinsi Sebagai Bandar Besar Judi Online Terungkap, Ternyata Banyak Pemain Judi di Lokasi Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dah Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto mengungkap lima provinsi terbesar di Indonesia yang terpapar judi online.

Menko Polhukam Hadi menyebut, Jawa Barat menjadi provinsi teratas yang paling banyak pemain judi online.

"Saya menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi, yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Yang pertama adalah yang paling di atas Jawa Barat, Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun Jawa Barat," kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Kemudian, provinsi kedua dengan jumlah masyarakat terpapar terbanyak adalah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) total pelakunya 238.568 dengan nilai transaksi Rp2,3 triliun.

Posisi ketiga adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah pelaku judol 201.963 kemudian peredarannya uangnya adalah Rp1,3 Triliun.

Provinsi keempat adalah Jawa Timur. Jawa Timur pemainnya, pelakunya 135.227 dan angka yang keuangannya di sana Rp1,051 triliun.

Terakhir, yang kelima adalah Banten dengan total pelakunya 150.302 dan uang yang beredar di sana adalah Rp1.022 triliun.

Hadi juga menjabarkan 5 kabupaten/kota dengan jumlah transaksi peredaran uang terbanyak

"Kabupaten yaitu kota Administrasi Jakarta Barat Rp792 miliar, Kota Bogor Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp567 miliar,  Jakarta Timur Rp480 miliar, Jakarta Utara Rp430 miliar," bebernya.

Tercatat data per daerah yang paling banyak pemain judi onlinenya, hingga ke tingkat kecamatan.

"Oleh sebab itu nanti para camat para kepala desa, kita undang di Kementerian Polhukam karena apa, karena untuk kementerian-kementerian yang lain ada TNI Polri dan lainnya itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga ikut mendorong Polri untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber secara komprehensif terutama terkait judi online.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kampanye kejahatan siber penting dilakukan di tengah perkembangan teknologi informasi.

”Tidak hanya terkait berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian atau hate speech, namun juga ancaman kejahatan siber lainnya,” ungkap Nyoman Adhi dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Nyoman menyampaikan saat ini terdapat beragam tindak kejahatan siber atau cyber crime yang meretas sistem komputer dan jaringan internet untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi.

Di antaranya, menurut Nyoman, penipuan dengan pengelabuan atau phising, peretasan atau hacker dan cracker, penguntitan atau cyber stalking dan perundungan dunia maya atau cyber bullying.

”Namun, di luar kejahatan siber tersebut, ancaman lain yang sangat serius di ranah digital yakni terkait maraknya judi online. Tidak cuma omzetnya yang mencapai ratusan triliun, tapi terlebih-lebih dampak negatifnya,” ujarnya.

Dampak negatif itu, lanjut Nyoman, mulai dari kerugian finansial, masalah kesehatan mental, hingga gangguan dalam hubungan pribadi.

Nyoman mengatakan, Polri tidak cukup hanya sekadar membuat konten kampanye pencegahan kejahatan siber yang menarik dan informatif. 

Tapi juga mesti melakukan kerja sama dengan sektor industri, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para influencer untuk ikut aktif melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber.

Nyoman menuturkan dorongan dan dukungan kepada Polri untuk lebih aktif berkampanye mencegah kejahatan siber tidak lepas dari rekomendasi BPK setelah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2018 kepada Polri.

Salah satu yang menjadi fokus pemeriksaan, menurut Nyoman, yakni terkait dengan pencegahan kejahatan siber.

”Pencegahan kejahatan siber dimaknai sebagai sebuah tindakan untuk menghilangkan atau mencegah kejahatan siber berkembang lebih jauh. Sehingga, dapat mengurangi tingkat kejahatan siber serta ketakutan masyarakat menjadi korban kejahatan siber,” katanya. 

Nyoman mengungkapkan, rekomendasi BPK itu mengindikasikan minimnya kegiatan kampanye kepada masyarakat berakibat pada perilaku masyarakat di dunia maya menjadi kurang peduli, cenderung tidak etis, bahkan melanggar hukum dengan ancaman kejahatan siber dan perilakunya ketika beraktivitas di dunia maya.

“Kesadaran masyarakat untuk turut serta mengkampanyekan pencegahan kejahatan siber juga masih relatif rendah,” ungkapnya.

Nyoman menyampaikan, dalam merespons rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan kinerja tersebut, Polri pun telah menggelar serangkaian program.

Berdasarkan catatan BPK, selama kurun waktu 2019 sampai dengan sekarang, Polri melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber melalui website https://patrolisiber.id dan media sosial YouTube @siberTV.

Kampanye tersebut berisi konten tips dan trik pencegahan kejahatan siber, termasuk melakukan kerja sama dengan para pemangku kebijakan lainnya. 

”Lewat kampanye pencegahan kejahatan siber secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan siber akan dapat mencegah dan mengurangi potensi terjadinya tindak pidana,” ujarnya. 

Tak kalah penting, lanjut Nyoman, kampanye pencegahan kejahatan siber tersebut turut berkorelasi terhadap kenaikan capaian Indikator Kinerja Indeks Penegakan Hukum Polri sebesar 108,58 persen dari target yang telah ditetapkan. ”Capaian kinerja Polri ini patut diapresiasi,” katanya. 

Nyoman menambahkan, dengan semakin kompleksnya penanganan kejahatan siber, Polri juga telah melakukan antisipasi dengan rencana pembentukan Direktorat Tipid Siber di tingkat wilayah, khususnya pada delapan Polda.

“Yakni, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua,” pungkasnya.

Selain itu, Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk berantas judi online. 

Menurutnya, motede follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK. 

"Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK," katanya di acara diskusi dengan tema Jeratan Pinjol plus Judol Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024). 

"Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp, harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya," sambungnya. 

Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya. 

"Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangka orang itu," jelasnya. 

Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online. 

Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses. 

"Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi," ungkapnya. 

Dirinya pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. 

"Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (Judi Online)," tandasnya.(rpi/lkf)