Ada Ancaman Nyata Berkecamuk di Timur Tengah, Semua Warga Indonesia Diminta Harus Waspada

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha menyebutkan perwakilan RI di Timur Tengah telah menyiapkan rencana kontingensi untuk melindungi keselamatan WNI di tengah konflik kawasan yang terus berkecamuk, khususnya konflik terkait Israel dan Palestina.

Menurutnya, rencana tersebut semakin mendesak untuk disiapkan sebagai antisipasi bahwa konflik bisa menyambar ke negara-negara tetangga di kawasan itu. 

“Rencana kontingensi sudah dibangun oleh masing-masing perwakilan yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut yang membahayakan WNI,” kata Judha dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Sesuai prosedur rencana kontingensi, perwakilan RI di Timur Tengah telah menetapkan situasi siaga di sejumlah daerah.

Kawasan Israel dan Palestina ditetapkan oleh KBRI Amman di Yordania sebagai daerah siaga 1 karena ancaman keamanan yang sangat tinggi, kata Judha.

KBRI Beirut menetapkan wilayah Lebanon selatan yang berbatasan langsung dengan Israel dalam kondisi siaga 1, sementara wilayah-wilayah Lebanon lainnya ada pada tingkat siaga 2.

KBRI Teheran menetapkan ibu kota Iran itu dalam kondisi siaga 2.

Baca Juga

Efek Manis Gerakan Boikot Produk Israel Bikin Produk Lokal Melejit, Riset BRIN dan IHW: Logo Nasional Kini Mendesak

Sementara itu terkait jumlah WNI yang tercatat menetap di kawasan Timur Tengah, saat ini terdapat 2.361 WNI di Suriah, 217 WNI di Lebanon, 553 di Irak, 387 di Iran, 130 di Israel, dan 8 WNI di Jalur Gaza.

Adapun, delapan WNI yang masih ada di Gaza merupakan relawan organisasi kemanusiaan MER-C yang tetap bertahan untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sudah mengadakan pertemuan khusus dengan kepala-kepala perwakilan RI di Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi situasi lebih lanjut yang mengancam WNI.

“Semua perwakilan RI di Timur Tengah telah melakukan persiapan. Kita tidak pernah mengharapkan rencana kontingensi tersebut digunakan, namun, sebagai SOP (standar operasional prosedur), semua perwakilan sudah memilikinya,” tuturnya.(ant/lkf)