Pemprov Jambi Hentikan Pengangkutan Batubara, Komunikolog : Persoalan Harus Diambil Alih Pemerintah Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan menyorot polemik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang melakukan pembatasan hingga penghentian pengangkutan batubara melalui jalur darat dan jalur sungai.

Dirinya menilai bahwa penghentian ini merupakan bukti bahwa Pemerintahan Provinsi tidak mampu melakukan kelola teknis dalam menyelaraskan sektor investasi tambang yang ada di Jambi dengan kepentingan publik.

Pria yang akrab dipanggil Kang Tamil ini pun meminta polemik tersebut dapat diambil alih oleh pemerintahan pusat.

"Kita kan jadi binggung, tambang batubara ini ada sejak puluhan tahun, kenapa baru sekarang timbul masalah dan dilakukan pembatasan pengangkutan seperti ini. Jadi jelas ini bentuk ketidak mampuan dalam mengelola," ujar Dosen Universitas Dian Nusantara ini kepada awak media, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

"Saya kira persoalan ini perlu segera diambil alih oleh pemerintah pusat, sebab selain menganggu iklim usaha dan investasi, tentu pasokan batubara ke PLN dan sektor dalam negeri lainnya juga terganggu," sambungnya.

Di sisi lain, pakar komunikasi politik ini menilai jangan sampai kebijakan penghentian tersebut diambil dalam rangka kepentingan politik.

Sebab, kata Kang Tamil, kepentingan politik dalam kebijakan tersebut dinilai bertujuan dalam perhelatan Pilkada 2024 nanti.