Menteri AHY Ungkap Kunci Sukses dalam Mendaftarkan Lebih dari 100 Juta Bidang Tanah di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Sekitar 112 juta bidang tanah saat ini telah terpetakan dan terdaftar di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini terwujud karena Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 meluncurkan program revolusioner khususnya dalam pendaftaran tanah, yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Terdapat sejumlah kunci sukses untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang masif tersebut. Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjadi pembicara dalam panel internasional World Bank Land Conference 2024 yang berlangsung di Washington DC, Senin (13/05/2024) waktu setempat.

Kunci sukses pertama menurut Menteri AHY adalah kepemimpinan dan manajerial yang baik. Dengan kondisi geografis yang beragam, Indonesia memiliki tantangan dalam menyeimbangkan alokasi tanah yang ada, juga selalu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, namun dalam waktu yang sama juga melindungi lingkungan.

"Pada akhirnya adalah bagaimana kepemimpinan yang mampu menggambarkan visi dan misi ke dalam rencana aksi dan program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dari awal, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kekuatan politik yang kuat, yang ditunjukkan kepada komitmennya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Kunci sukses lainnya adalah pemerintah dapat menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar kementerian/lembaga. Indonesia memiliki tantangan yang krusial, dalam hal ini tumpang tindih kebijakan yang dapat menghasilkan masalah batas antara kawasan hutan dan non hutan.

"Jadi kuncinya adalah komunikasi yang efektif, koordinasi antar stakeholder. Adapun hal ini adalah para kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, sehingga dari kebijakan yang saling terintegrasi itu, diharapkan dapat tercipta One Map Policy," tambah Menteri AHY.

Baca Juga

Kuasa Hukum Joko Widodo: Pak Jokowi akan Hadir di Persidangan dan Menunjukkan Ijazah

Lebih lanjut, adanya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci penting lainnya. Hal ini diimplementasikan pada proses pengukuran serta pengumpulan data yang melibatkan peran aktif masyarakat. Selain itu, untuk mempercepat proses pengukuran juga menggandeng sektor swasta.

"Karena kita memiliki sumber daya petugas ukur yang terbatas, kita juga menggandeng sektor swasta yang tentunya tetap menjalankan pekerjaan sesuai standar kita. Lalu untuk pengumpulan data, kita juga memiliki Puldatan (pengumpul data pertanahan, red) yang dari masyarakat. Puldatan ini bisa dari masyarakat atau para pimpinan setempat yang tentunya sudah dilatih," jelas Menteri AHY.