Ganjar Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40

Jakarta, tvOnenews.com - Ganjar Pranowo menanggapi soal rencana Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang ingin menambah kementerian menjadi 40.

Politisi PDIP Ganjar menjelaskan jumlah kementerian negara sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang (UU). Presiden terpilih seharusnya mematuhi aturan UU tersebut.

“Kalau tidak salah, saya lupa persis pasalnya itu sudah ditentukan jumlahnya sehingga kita tidak bisa merubah, kecuali peraturannya diubah. Kalau orang mengikuti itu atau membuat sendiri aturan maka melanggar UU, enggak boleh,” kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

^{Ganjar Pranowo di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024). (Syifa/tvOnenews)}

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menduga rencana Prabowo itu dalam rangka bagi-bagi jabatan untuk para pendukungnya.

“Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi?” ungkapnya.

Di sisi lain, Ganjar memahami bahwa Prabowo pasti akan merevisi UU tersebut agar jumlah kementerian bisa ditambah.

“Tapi saya paham, karena saya politisi, saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar apabila memperbanyak jumlah kementerian karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Habiburokhman, makin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita 'kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Dia pun tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian.

Meski begitu, dia mengeklaim ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik. (saa/muu)