Penataan PPI Paljaya Bekasi, Pemerintah dan TRPN Akomodir Aspirasi Nelayan

Bekasi, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberdayakan semua elemen yang terlibat di dalam Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya Muara Tawar, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kawasan ini sedang dalam penataan kembali.

Kawasan yang semula lebih banyak dimanfaatkan nelayan, akan ditata kembali supaya fungsi lain seperti konservasi dan wisata juga berkembang dengan baik. 

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem (PPMC) yang membawahi PPI Paljaya Muara Tawar, Ahman Kurniawan memastikan komitmen pemerintah itu ketika UPTD melakukan pertemuan dengan Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan para nelayan pada Jumat (3/5/2024) malam. 

Dalam pertemuan di Kantor Sekretaris Bersama, Gedung PPI Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, hadir Pemilik TRPN, David dan puluhan perwakilan nelayan. 

“Ini salah satu upaya kita untuk untuk memediasi kelompok-kelompok nelayan yang ada, harapan kami tentunya masyarakat dari kelompok nelayan ini paham apa yang nanti akan kita tata dan apa yang kami lakukan,"

Baca Juga

Miss Cosmo 2025 Sambangi RS di Bekasi, Dukung Misi Operasi Sumbing Gratis

"Kemudian mereka juga dapat memahami bahwa penataan ini akan membawa ke arah yang lebih baik, tidak hanya nelayannya tapi juga dari sektor pengembangan kawasan juga wisatanya," kata Ahman, Sabtu. 

Menurut Ahman, pertemuan tersebut bukanlah kali pertama dilakukan. Acara dengar pendapat dan temu muka dengan nelayan telah dilakukan sebelumnya,  terkhusus untuk kelompok nelayan jaring. 

Kelompok ini sudah mendapatkan sosialisasi dan akhirnya mendukung adanya penataan PPI Paljaya yang merukapakan kerja sama dengan pihak Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

"Satu per satu kita fasilitasi untuk mediasi dengan kelompok nelayan. Sebelumnya 18 kelompok nelayan perahu dan koperasi sudah terselesaikan dan saat ini tercatat sekitar 45 kelompok dengan jumlah 114 nelayan," kata Ahman. 

Dia menegaskan, dari awal rencana penataan ini dilakukan, nelayan adalah yang paling diperhatikan pemerintah, baik secara umum maupun parsial per kelompok. Hasilnya, mereka terakomodasi dengan baik. 

"Jadi tidak benar kalau pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan kepentingan nelayan, justru kami menata dan mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan ini kan dalam rangka membantu nelayan secara umum,"