Sarpras Pemerintahan di 4 DOB Papua Dipercepat Kemendagri

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan terutama pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dimulai pada 2024.

Hal itu disampaikan Wempi dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan pada 4 DOB Papua di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Dia mengimbau penjabat (Pj.) gubernur di 4 DOB Papua agar mendukung berbagai upaya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.

Peran Pj. kepala daerah sangat penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang telah disusun daerah maupun pemerintah pusat.

“Tanpa dukungan bapak/ibu (Pj. Gubernur) ini tidak akan jalan karena yang punya wilayah itu Bapak/Ibu,” beber Wempi dalam keterangannya di Jakarta.

Wempi berharap kewenangan yang diemban Pj. gubernur dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah DOB.

Baca Juga

Tinjau 11 Bandara Perintis Papua, Kaskogabwilhan III Pastikan Aman dari Gangguan KKB

Ini penting diperhatikan mengingat adanya batas waktu proses pembangunan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirinya juga mendorong Pj. gubernur dapat melibatkan perangkat kerja yang kompeten untuk mendukung berbagai pembangunan tersebut.

“Saya berharap tongkat-tongkat komando yang dipegang oleh para Pj. gubernur ini harapan Pak Menteri, saya, dan kita semua untuk bagaimana digunakan untuk upaya percepatan pembangunan prasarana pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud mengatakan forum tersebut fokus membahas persiapan pembangunan KPP di 4 DOB.

Ini terutama terkait dukungan infrastruktur yang akan dibangun melalui pembiayaan APBN. Pembahasan lainnya yakni mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pembangunan KPP sesuai master plan yang telah disusun.

“Pembangunan akan dimulai pada 2024 ini, sehingga untuk APBN sudah harus kita fix-kan hari ini, serta untuk APBD yang menjadi sisa dari APBN juga harus dapat disepakati pada hari ini,” jelas Restuardy.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.