Prabowo dan Gerindra Disebut Harus Segera Ambil Langkah Politik Strategis, Kenapa?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Partai Gerindra selaku partai utama pengusungnya disebut harus segera melakukan langkah politik strategis. Kenapa?

Chief Research Officer Political Strategy Group (PSG), Muhammad Ahsan Ridhoi, menjelaskan setidaknya ada tiga langkah yang bisa Prabowo dan Gerindra lakukan. 

Pertama, Prabowo harus mengoptimalkan victory power game di transisi pemerintahan. Prabowo tak bisa berpangku tangan pada Jokowi dalam melakukan transisi, meskipun pemerintahannya mengusung konsep keberlanjutan.

“Apalagi kalau sampai mengamini pendapat menteri-menteri Jokowi yang menyatakan tak perlu ada tim transisi. Itu akan membuat pondasi pemerintahan Prabowo sangat rapuh, karena bukan dia sendiri yang membangunnya,” kata Ahsan kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).

Kedua, kata Ahsan, Gerindra harus lentur dalam menjalin komunikasi di parlemen. Dia menilai komunikasi dalam proses legislasi di Parlemen selama ini kaku, lantaran ada pembatas kelompok koalisi dan oposisi.

“Ketiga, Gerindra mesti memanfaatkan secara serius momentum Pilkada 2024 sebagai jalan regenerasi figur politik nasional,” jelasnya.

Dengan demikian, Gerindra bisa menjaga dan meningkatkan basis suara pada pemilu selanjutnya. Menurutnya, Gerindra harus memanfaatkan momentum Pilkada 2024 untuk menjaring tokoh-tokoh potensial, baik dari internal maupun eksternal.

“Khususnya pada wilayah-wilayah strategis, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” kata Ahsan. 

Dengan demikian, Ahsan menyebut peluang Gerindra untuk melanjutkan kemenangan di Pilpres selanjutnya lebih terbuka. Bahkan ketika nanti Prabowo tak lagi maju sebagai capres, dia menyebut Gerindra tetap bisa menjadi poros utama penentu bangunan koalisi di Pilpres 2029.

Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan Prabowo dan Gerindra harus melakukan langkah politik strategis. Menurut Ahsan, pemerintahan Prabowo berpotensi menghadapi tantangan politik berlapis yang bisa berdampak pada masa depan Partai Gerindra.

“Kemenangan Prabowo kali ini tak bisa dikatakan diraih secara absolut. Pasalnya, total kursi parpol koalisi pendukungnya justru minoritas di parlemen,” tuturnya.

“Total Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat diproyeksikan meraup 280 kursi. Lebih sedikit dibanding total perolehan gabungan parpol pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin yang sebanyak 300 kursi,” tambah Ahsan.

Dia menjelaskan hal itu membuat posisi Prabowo menjadi kurang strategis. Ahsan menyebut pemerintahan Prabowo sangat berpeluang disandera parpol oposisi lewat parlemen, seperti yang pernah terjadi pada dua tahun awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pasalnya, dia menilai Gerindra tidak mempunyai magnet politik besar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di Parlemen.

“Terutama dalam menggalang dukungan dari parpol oposisi, yang tentu akan memaksimalkan perannya di parlemen untuk menjaga citra dan basis dukungan konstituennya sampai pemilu selanjutnya,” jelas Ahsan. (saa/rpi)