Ganjar Pilih Berada di Luar Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang.

Ganjar lebih memilih berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. 

Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon pasti juga punya harapan," kata Ganjar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Ganjar juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menilai tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih fair. Selain itu, cukup banyak jumlah parpol yang berada di paslon 2.

Ganjar menegaskan lebih respect jika memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet dan lebih baik bila dirinya berada di luar pemerintahan agar demokrasi sehat.

Oleh karena itu, dia tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar-Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan. 

Hal ini untuk mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat.

Misalnya, relawan Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat (AS) telah melaksanakan pendidikan politik secara rutin agar rakyat melek politik.

“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.