Belum Satu Tahun Bekerja, Berapa THR yang Kamu Terima? Begini Cara Menghitungnya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Surat Edaran THR tersebut telah diresmikan sejak 15 Maret 2024 lalu. Adapun salah satu rinciannya adalah penerimaan tunjangan dipengaruhi oleh lama waktu karyawan bekerja.

Besaran THR keagamaan diberikan berdasarkan dua cara, yakni bagi karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih dan karyawan yang masa kerjanya di bawah satu tahun.

Bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan sebesar satu bulan upah.

Sementara bagi karyawan yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan atau satu tahun, maka tunjangan diberikan secara proprosional dan diterapkan rumus yang sudah ditentukan.

Rumus yang dimaksud yakni lama masa kerja dikalikan 1 bulan upah, dibagi 12.

Baca Juga

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK: Jabatan Publik Tidak Lagi Netral tapi Jadi Titik Temu Kepentingan dan Balas Jasa Politik

Bagi pekerja/buruh atau karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, maka juga mendapatkan THR.

Adapun ketentuannya yakni karyawan yang sudah mempunyai masa kerja minimal 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir.

Sementara bagi karyawan harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama masa kerja.

Surat Edaran tersebut juga menegaskan, perusahaan wajib memberikan THR keagamaan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Selain itu, jika perusahaan memiliki penghitungan pemberian tunjangan lebih besar dari yang sudah ditentukan dalam Surat Edaran, maka diizinkan untuk memberikan THR yang sudah diatur dalam aturan perusahaan sebelumnya.

THR juga wajib diberikan secara penuh oleh pengusaha kepada karyawan tanpa dicicil.

Lebih lanjut, bagi pihak yang memiliki keluhan ataupun pertanyaan, Kemenaker juga memberikan layanan posko THR yang bisa diakses melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id. (iwh)