Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menyebut pilpres satu putaran merupakan tanda bahwa pemilu berjalan dengan sukses.
"Satu putaran juga menjadi salah satu indikasi ini menjadi pemilu terbaik karena diinginkan masyarakat," kata Igor saat dihubungi Antara, Senin (18/3/2024).
Igor berpendapat pemilu satu putaran menandakan jajaran penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah bekerja secara profesional dan tepat.
Menurut dia, dua badan tersebut telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat daerah dan nasional secara akurat sehingga tuduhan adanya kecurangan tidak bisa dibuktikan.
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara. Dok: Fauzi Lamboka-Antara
Selama proses penghitungan berlangsung, Igor mengaku tidak melihat ada gerakan gelombang massa yang berpotensi melakukan tindak anarkis seperti pemilu tahun lalu.
"Pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib, jujur, adil dan sengketa pemilu misalnya perselisihan suara pasti jalurnya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," ujar dia.
Igor menyebut hal tersebut semakin memperjelas bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional versi KPU yang menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di mayoritas provinsi.
Mengenai upaya hak angket yang rencananya digulirkan DPR karena diduga ada kecurangan pemilu, Igor mengatakan hal tersebut tidak akan membuktikan apa pun.
Menurutnya, hak angket tidak akan menganulir hasil penghitungan suara karena jarak perolehan suara Prabowo-Gibran dengan pasangan calon lain yang sudah terlampau jauh.
Justru hak angket akan membongkar kecurangan pemilu di ranah pemilihan legislatif di setiap daerah.
Kondisi tersebut yang dinilai Igor akan merugikan pihak pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang tujuan awalnya ingin mengusut kecurangan pada pilpres.
Hal tersebut yang membuat hak angket di lingkungan DPR terkesan maju-mundur karena ada perbedaan pandangan dari pihak yang ingin mengajukan.
"Maju mundur karena sebenarnya banyak yang mengatakan hak angket digulirkan karena yang kalah ingin dilobi," pungkasnya. (ant/nsi)
Load more