Pernah Dipecat! Danu Hakim Nyabu Kini Jadi PNS di Pengadilan, KemenPANRB Cuma Bilang Begini

Kemudian, ia juga menuturukan dirinya akan mengecek kembali soal bagaimana prosesnya. 

"Apakah sudah dilaporkan oleh MA ke BKN apakah status pegawai ini diberhentikan karena melanggar sidang disiplin dan etik yang berat? Saya belum tahu," bebernya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyinggung dua hakim di PN Rangkasbitung, Banten, yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Politikus PPP itu meminta Kepala BNN Petrus Golose tidak hanya direhabilitasi. Namun, juga harus ada bentuk hukuman lain.

“Ya kami berharap kalau penyalahgunaannya hakim tidak kemudian dengan direhabilitasi. Maka direhabilitasi juga statusnya dia sebagai hakim sepatutnya harus ada bentuk hukuman lain juga,” kata Arsul saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama BNN di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2023).

Baca Juga

Sejumlah Pejabat Hadiri Pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi hingga Duta Besar di Istana Negara

Dia menjelaskan bahwa Komisi III pernah menyinggung soal hal ini saat rapat bersama Mahkamah Agung.

Menurutnya, restorative justice (RJ) jangan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengampuni para pecandu narkoba.

“Ini juga kita angkat, jangan RJ RJ ini kemudian menjadi sarana gitu ya, untuk dalam tanda kutip mengampuni hakim-hakim yang jadi pecandu narkoba,” kata Arsul.

“Kalau masyarakat biasa okelah kita ampuni, tapi kalau hakim, penegak hukum ya jangan kemudian karena RJ kemudian dia jadi terampuni, hukumannya kemudian dipulihkan, paling dicabut non-palu sekian, kemudian palunya dikembalikan,” sambung dia.

Apalagi, menurut Arsul, salah satu hakim yang menjadi tersangka itu mempunyai hubungan keluarga dari hakim Mahkamah Agung (MA), sehingga restorative justice itu kemungkinan terjadi.

“Apalagi kalau dia anak dari pejabat atau pimpinan MA. Ini terjadi di kasus yang di Rangkasbitung itu,” bebernya. (aag)