Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden, Pengamat: Mencederai Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai apabila usai melepaskan status ibu kota dan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden merupakan langkah yang buruk.

Nirwono menyebut warga Jakarta sebagai penghuni asli kota dengan penduduk 10,67 juta jiwa memiliki hak untuk memilih pemimpin kotanya.

"Gubernur dan Wakil Gubernur harus dipilih melalui Pilkada bukan ditunjuk presiden agar warga Jakarta dapat menentukan pilihannya siapa yang mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik ke depannya," ujar dia, saat dihubungi media, Selasa (12/3/2024).

"Jangan mengabaikan hak pilih warga Jakarta sebagai penghuni atau pemilik wilayah Jakarta," sambungnya.

Lebih lanjut, Nirwono mengatakan bahwasanya penunjukan langsung kepala daerah oleh presiden akan berdampak buruk terhadap nasib demokrasi di Indonesia.

"Penunjukkan langsung gubernur dan wakil gubernur DKJ oleh presiden akan menjadi preseden buruk demokrasi, mencederai semangat demokrasi," tandasnya.

Baca Juga

Lakukan Mitigasi Strategis, Gubernur Khofifah Pastikan Pasien PBI tetap Terlayani Selama Masa Transisi

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mewakili pihaknya dan menyatakan tegas menolak upaya pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih langsung oleh presiden.

Sebagaimana diketahui, rencana ini termaktub di dalam RUU DKJ dan rencana akan diterapkan setelah ibu kota pindah ke IKN.

"Partai NasDem dalam pandangan fraksinya ketika menyepakati RUU DKJ beberapa waktu lalu di badan legislatif (baleg) memberikan catatan khusus mengenai persolan pemilihan gubernur ini," ujar dia, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).

"Kita menolak pemilihan gubernur atau pengangkatan gubernur oleh presiden, dan bahkan kita lebih jauh lagi juga mendorong agar untuk wali kota pun juga dengan pilkada," sambung dia.

NasDem juga ingin nantinya apabila Jakarta menjadi pusat bisnis dan ekonomi Indonesia, dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kebijakan, dan lain sebagainya.

"Dengan ketiadaan pemilihan gubernur langsung dari rakyat itu akan juga membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan," tandas dia. (agr/iwh)