Ribut soal Status Jakarta Tak Lagi DKI, Istana Langsung Bocorkan Data-datanya

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini di media sosial ribut soal status Jakarta tak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) atau Ibukota Negara. Bahkan, hal itu juga diungkapkan Baleg DPR, hingga disanggah oleh Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. 

Tak hanya Heru Budi saja yang menyanggah soal pernyataan Baleg DPR Supratman. Namun, Istana Negara juga bocorkan fakta-fakta soal polemik Jakarta kehilangan status DKI.

Istana angkat bicara melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, yang  menjelaskan bahwa Jakarta hingga kini masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Status hukum ibu kota DKI Jakarta belum berakhir," beber Dini melalui pesan singkat, Kamis (7/3/2024).

Tak hanya itu saja, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai terbitnya Keputusan Presiden tentang Pemindahan IKN ke Nusantara.

Mengenai kapan persisnya keppres itu terbit, Dini mengatakan hal itu akan bergantung sepenuhnya pada kewenangan presiden.

Baca Juga

THR ASN Jakarta Bisa Cair Setelah Lebaran? Ini Penjelasan Terbaru Gubernur Pramono

"Intinya Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada saat keppres diterbitkan. Nah, pada saat keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota ibu Negara habis statusnya pada 15 Februari 2024.

Ini merupakan implikasi dari UU tentang IKN yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022.

Kemudian, dalam Pasal 41 Ayat 2 UU IKN berbunyi, "Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Akan tetapi, Dini beberkan bahwa sesuai aturan dalam Pasal 41 UU IKN, sejak ditetapkannya keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom—dan Pasal 5 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (aag)