78 Pegawai KPK Terbukti Pungli Dihukum Minta Maaf, Kritik Pakar: Terkesan Teatrikal

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengkritik hukuman minta maaf yang diberikan kepada 78 pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli).

Menurut Reza, permintaan maaf yang dilakukan para pegawai KPK tersebut terkesan teatrikal.

"Ini terkesan teatrikal ketimbang pertobatan substansial," kata Reza dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (29/2/2024).

Apalagi, lanjut dia, para pegawai KPK yang pungli meminta maaf tanpa memperlihatkan muka dan membuka identitas pelaku ke publik. 

Hal ini​​​​​​ mengindikasikan bahwa masing-masing orang tergerak meminta maaf lebih karena perasaan malu, bukan perasaan bersalah.

Reza menyangsikan praktik pungli oleh 78 pegawai KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK bukanlah yang kali pertama.

"Patut diduga kuat, lebih dari satu kali," ujarnya.

Menurut dia, 78 pegawai KPK yang melakukan pungli tersebut masuk kategori sebagai residivis.

Residivisme mereka, kata Reza, tidak dihitung berdasarkan re-entry (berulang masuk lapas) atau re-punishment (hukuman ulang), tetapi berdasarkan perhitungan bahwa para staf KPK telah mengulang-ulang perbuatan pungli mereka.

"Betapa pun baru satu kali ini aksi mereka terungkap, lalu diproses etik," katanya.

Dengan status residivis ini, menurut Reza, sanksi etik dengan meminta maaf tidaklah cukup untuk menebus kesalahan mereka, terlebih permintaan maaf tersebut bukan berdasarkan inisiatif pribadi, melainkan ada dugaan lembaga yang memaksa mereka.

"Jadi, berapa kali permintaan maaf yang bisa dianggap setara dengan residivisme mereka?" ujar Reza.

Reza mengatakan bahwa hukuman meminta maaf oleh staf KPK tersebut sedemikian rupa terlalu enteng bagi lembaga yang semestinya menempatkan standar etik dan standar moral pada posisi tertinggi dan mutlak.

Selain itu, Reza juga penasaran apa hasil yang akan didapat oleh 78 pegawai tersebut bila dikenai tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dengan adanya peristiwa tersebut, menurut dia, tidak perlu ada lagi TWK bagi pegawai KPK. Hal ini mengingat perbuatan mereka sudah menyimpang dari nilai-nilai integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan.

"Itu saja sudah menunjukkan betapa wawasan kebangsaan mereka sedemikian bobrok," kata Reza.