Airlangga Sebut Jokowi Bakal dapat Peran di Pemerintahan Jika Prabowo-Gibran menang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengusung capres-cawapres Prabowo-Gibran mengatakan, kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mendapatkan peran di pemerintahan setelah masa jabatan habis nanti.

Airlangga menuturkan, kemungkinan tersebut bisa terjadi jika pasangan calon dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpes 2024.

Namun, Airlangga masih enggan menjelaskan lebih jauh mengenai peran Jokowi jika Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi Pilpres 2024. 

"Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu saja," kata Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran mengajak semua pihak menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas hasil resmi penghitungan suara Pilpres 2024.

"Kita tunggu keputusan KPU," ujar Airlangga.

Sementara itu program prioritas pasangan Prabowo-Gibran tentang makan siang gratis sudah turut dimasukkan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Menanggapi hal tersebut, Airlangga memberikan istilah bahwa hal itu semacam 'amplop anggaran' yang mesti diantisipasi.

"Itu kan namanya envelope, amplop. Amplop anggaran kan harus dibaca detailnya lagi. Dalamnya isinya apa itu," kata dia.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu, membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Bahlil mengatakan, pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ia menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja.

"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.

Saat ditanya apakah Sidang Kabinet Paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden lain, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.

"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," ujar Bahlil. (ant/iwh)