“Kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” tambahnya.
Di sisi lain, Mahfud berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi kemungkinan hanya memberikan pendapat ihwal APBN 2025 itu sehingga program Prabowo-Gibran itu dibahas dalam rapat kabinet Jokowi.
“Tetapi enggak apa-apa itu mungkin hanya sumbangan saja,” imbuhnya.
Mahfud lantas membiarkan publik yang menilai sendiri hal tersebut secara etika politik.
“Ya kamu nilai sendiri saja (melanggar etis politik atau tidak),” tandasnya. (saa/nsi)
Load more