Keluar Jalur dari Marwah NU, Fraksi PKB Diminta Tak Wujudkan Ihwal Hak Angket DPR RI Pemilu 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Politisi senior PKB, Lukman Edy menilai partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah keluar jalur dari marwah Nahdlatul Ulama (NU) usai ikut andil dalam wujudkan hak angket DPR RI terkait Pemilu 2024. 

Pasalnya, Lukman mengungkap organisasi masyarakat NU secara nyata mendukung penuh perhelatan Pemilu 2024 yang berjalan lancar dan damai. 

"Saran saya kepada Fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR," kata Lukman. 

"Dan sekarang saya lebih bagus PKB, NU secara umum menjaga stabilisasi Pemilu damai supaya transisi kepemimpinan ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai," sambungnya. 

Lukman menjelaskan semestinya kubu PKB yang tergabung dalam koalisi Anies-Muhaimin lebih dapat legowo menunggu hasil rekapitulasi suara perhelatan Pemilu khususnya Pilpres 2024 dari KPU RI. 

Tak hanya itu ia meminta agara kubu PKB dapat legowo menerima hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 yang secara hitung cepat atau quick count memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

"Kepada teman-teman PKB untuk berpikir ulang, ya kalau tidak puas dengan hasil Pilpres ya mungkin bagi pihak yang kalah memang ada ketidakpuasan. Tapi sekali lagi itu semua ada batasnya, kita tetap harus mendukung transisi kepemimpinan nasional ini sebaik mungkin," katanya. 

Sebelumnya, kubu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar - Mahfud berencana mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Jokowi. 

Bahkan, Ganjar turut mengajak partai politik koalisi Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin ikut andil dalam mengajukan hak angket ke DPR RI. 

Sebab, kata Ganjar, kubunya tak dapat sendirian dalam mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan Pemilu 2024. 

Eks Gubernur Jawa Tengah ini pun mengaku kubunya akan membuka komunikasi ke koalisi Anies-Muhaimin dalam upaya merealisasikan hak angket tersebut. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar di Jakarta, Senin (19/2/2024). (raa)