Kuasa Hukum Sebut Siskaeee Rawat Jalan Kesehatan Jiwa, Polisi Minta Rekaman Medis ke RSUP

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya meminta rekam medis tersangka pemeran film porno Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito.

Hal itu diminta polisi menyusul permohonan dari kuasa hukum Siskaeee itu mendapatkan rawat jalan karena masalah kesehatan mental.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan telah bersurat dengan pihak rumah sakit untuk meminta rekam medis Siskaeee.

"Saat ini, penyidik masih menunggu jawaban dari RSUP Dr. Sardjito," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2024).

Ade mengatakan polisi berkomitmen untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan prosedural sehingga peristiwanya menjadi terang benderang.

Dia menjelaskan pada Rabu (21/2) telah melakukan kegiatan tahap satu dalam proses penyidikan yakni pengiriman berkas perkara yang melibatkan 12 orang tersangka termasuk Siskaeee, ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diteliti.

"Saat ini penyidik masih menunggu proses penelitian berkas yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum (JPU) DKI Jakarta," ujar Ade Ary.

Sebelumnya, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Metro Jaya menuntaskan pemeriksaan kejiwaan terhadap Siskaeee.

Pemeriksaan yang telah selesai dilakukan adalah pemeriksaan psikologi dan psikiatri tersangka.

Ade Ary menjelaskan pemeriksaan kejiwaan yang telah selesai pada awal Februari lalu merupakan kelanjutan dari rangkaian pemeriksaan kesehatan jiwa sebelumnya yakni pada 29 hingga 31 Januari 2024.

Pemeriksaan kejiwaan Siskaeee dilakukan setelah kuasa hukumnya, Tofan Agung Ginting mengajukan penangguhan penahanan pada Kamis (25/1) karena kliennya sedang sakit.
 
"Menurut informasi, tapi kami belum menerima surat dari rumah sakit, bahwasanya Siskaeee mengalami gangguan kesehatan. Itu informasi yang kita terima dari manajernya," kata dia.

Adapun ancaman pidana dalam kasus ini berupa penjara paling lama 12 tahun dan denda paling tinggi Rp10 miliar.(ant/muu)