Akses Faskes Masih Jadi Kendala di Daerah Terpencil, BPJS Kesehatan Diminta Beri Perhatian Lebih Maksimalkan Layanan

Jakarta, tvonenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengungkapkan masalah akses fasilitas kesehatan masih jadi masalah di daerah terpencil. Hal ini perlu menjadi perhatian BPJS Kesehatan.

Harisson juga mengatakan, kekurangan tenaga kesehatan di daerah menjadi salah satu kendala yang perlu segera diatasi. Terkait hal tersebut, Harisson meminta agar BPJS Kesehatan memaksimalkan layanannya.

"Saya harap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menambah fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil," kata Harisson, seperti dikutip ANTARA, Selasa (20/2/2024).

Ia meminta agar BPJS Kesehatan juga meningkatkan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah setempat.

"KIta harapkan juga fasilitas kesehatan di daerah tertentu memperpanjang jam operasionalnya untuk memudahkan peserta mendapatkan layanan kesehatan," kata dia menambahkan.

Sejauh ini, kata Harisson, akses ke fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih menjadi kendala di beberapa daerah terpencil. Selain itu, kurangnya tenaga kesehatan menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan di beberapa daerah.

"Kemudian, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan cara kerja program JKN-KI, sehingga BPJS harus menggencarkan sosialisasi ke masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pontianak, Evi Retno Nurlianti mengatakan, pihaknya telah berupaya meningkatkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan.

Selama beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan Pontianak juga telah berinisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satunya adalah melalui pemanfaatan layanan virtual, seperti layanan telepon melalui nomor 1500-400. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan sejumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk memastikan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

"Transformasi mutu layanan juga menjadi fokus utama BPJS Kesehatan, dengan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi alur layanan, dan digitalisasi pengajuan klaim," kata dia.

Langkah-langkah tersebut, menurut Evi, bertujuan untuk memastikan bahwa peserta JKN mendapatkan layanan yang cepat, efisien, dan berkualitas.

Evi mengatakan, pada tahun 2017, BPJS Kesehatan KC Pontianak telah bermitra dengan 26 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Adapun salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah belum tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat (DBTFMS).

"Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN," kata dia lagi. (ant/iwh)