Warga Protes Hasil Pemilu 2024 dengan Blokir Jalan di Muratara, Irjen Pol A Rachmad Wibowo Langsung Bereaksi Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A Rachmad Wibowo memerintahkan semua warga di Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) untuk tidak memblokir jalan saat memprotes atau menunjukkan sikap keberatan terhadap hasil Pemilu 2024.

Diketahui, pascapemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024, Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Muratara menjadi sasaran massa melakukan pemblokiran.

Dalam satu hari pada Sabtu (17/2/2024) tiga kali terjadi pemblokiran Jalinsum ruas Muratara yang dilakukan massa berbeda akibat mereka tidak puas terhadap hasil pemilu serentak pemilihan presiden/wapres dan anggota legislatif.

Oleh karena itu, aksi tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan masyarakat, karena jika ingin protes bisa disampaikan dengan pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu setempat.

"Protes terhadap hasil pemilu tidak perlu dengan cara memblokir jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Muratara karena dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mobilitas masyarakat," kata Kapolda Sumsel dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Baca Juga

Prabowo Mau Terbang ke Iran jadi Fasilitator, Menohok Respons DPR: Setelah Masuk BoP, Memang Masih Dipercaya?

Irjen Pol A Rachmad Wibowo menegaskan memprotes hasil pemilu dengan turun ke jalan memblokir Jalinsum tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak bisa bikin menambah suara calon yang didukung tersebut.

Sehingga jika mengetahui ada kecurangan atau tindakan yang merugikan peserta pemilu yang didukung, maka bisa melapor ke Bawaslu disertai bukti sehingga direkomendasi ke KPU untuk diambil tindakan yang tepat sesuai aturan.

Keberatan atas hasil pemilu sampaikan dengan bukti dan data pendukung, yang bisa merubah suara dalam pemilu hanya dengan mengajukan gugatan dan keberatan kepada pengawas.

“Jika ada hal yang tidak puas dengan angka perolehan suara Pemilu 2024 silakan tanya ke KPU dan melapor ke Bawaslu selaku pengawas. Penyelesaian masalah itu ada mekanismenya, jangan blokir dan turun ke jalan karena tidak akan merubah angka peroleh suara," tandasnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(ant/lkf)