Buntut Kasus Korupsi Pasir Besi AMG, Eks Kadis ESDM NTB Divonis 5 tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap eks Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nusa Tenggara Barat Muhammad Husni yang menjadi terdakwa dalam perkara korupsi penambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG) pada Blok Dedalpak.

"Mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Husni dengan pidana penjara selama 5 tahun," pungkas Ketua Majelis Hakim, Mukhlassuddin membacakan vonis hukuman untuk terdakwa Muhammad Husni di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Selasa (13/2/2024).

Selain pidana hukuman, hakim turut menetapkan pidana denda senilai Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan pengganti.

Hakim menjatuhkan hukuman demikian dengan menyatakan Muhammad Husni terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait aktivitas PT AMG melakukan penambangan pasir besi pada Blok Dedalpak periode 2021 sampai 2022 tanpa mengantongi surat persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM RI.

Dengan menyatakan demikian, jaksa meminta agar majelis hakim menetapkan perbuatan terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM NTB periode 2013 hingga Agustus 2021 itu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan pertama primer penuntut umum.

"Turut menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," pungkas hakim.

Baca Juga

KPK Yakin Perubahan Status Yaqut Jadi Tahanan Rumah Sesuai Prosedur

Hakim menetapkan perbuatan Muhammad Husni terbukti melanggar dakwaan pertama primer sesuai dengan tuntutan jaksa. Perbedaan materi putusan terdapat pada pidana pokok yang dijatuhkan.

Jaksa sebelumnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa selama 9 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan pengganti. (ant/aag)