Nikita Mirzani Ikutan Kritik Dirty Vote: Soal 31 Ribu Surat Suara Tidak Dilibatkan

Jakarta, tvOnenews.com – Artis kontroversial Nikita Mirzani atas yang akrab disapa Nyai turut mengomentari viralnya film dokumenter 'Dirty Vote' yang dirilis pada Minggu (11/2/2024). 

Ia menduga 'Dirty Vote' dibuat oleh kader atau simpatisan dari Paslon 01 dan 03. Nikmir juga menyoroti sosok Bivtri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar yang muncul di film tersebut.

"Mereka bertiga pernah menjadi tim percepatan reformasi hukum Mahmud MD yang ada didasarkan nomor 63 tahun 2023, tentang tim percepatan reformasi hukum yang ditandatangi oleh Mahfud MD pada 23 Mei 2023," tulisnya melalui unggahan di Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_172, dikutip Selasa (13/2/2024).

Ia menilai film tersebut tidak menyajikan informasi secara berimbang dan hanya menyudutkan salah satu paslon. Nikmir juga mengkritik soal 31 ribu surat suara yang tidak dibahas dalam film tersebut.

"Selama film tersebut diperankan, soal 31 ribu surat suara tidak dilibatkan dalam film dokumenter tersebut. Bahkan yang katanya dari KPU klarifikasi ada kelalaian dan ketidakcermatan di sini apakah tidak merusak Pemilu 29024 dan sistem demokrasi?" lanjutnya.

Nikita juga menyinggung soal gesture 4 jari yang muncul dalam film itu.

"Gerakan tersebut merupakan bentuk koalisi antara 2 pasangan Capres dan Cawaspres jika terjadi dua putaran," kata Nyai.

Tak sampai disitu, ia juga turut mengkritik aksi Cak Imin yang memposting ulang ajakan menonton film tersebut di X (Twitter).

"Bahkan salah satu Cawapres men-tweet tentang film tersebut di Twitter, bukankah 11-13 Februari 2024 merupakan masa tenang Pemilu 2024, lantas kenapa masih menyertakan diri?" kata Nikita.

Lebih lanjut, pendukung paslon 02 itu mengatakan bahwa film dokumenter tersebut merupakan sebuah black campaign versi akademis.

"Film Dirty vote adalah black campaign versi akademis, bayangkan Pemilu belum di mulai sudah menuduh curang dan arahan tuduhan selalu ke Pak Jokowi dan Paslon nomor 2," jelasnya.

Nikita Mirzani mengaku tidak keberatan apabila film tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat terkait hukum di negeri ini. Namun ia menuntut keberimbangan atas informasi yang disajikan.

“It’s oke film tersebut mengedukasi rakyat tentang hukum di negeri ini, namun disatu sisi mulai dari opening saja sudah menyudutkan salah satu paslon dan ditayangkan saat masa tenang pemilu 2024,” pungkasnya. (mg3/ree)