Bawaslu Turunkan Patroli Siber Khusus Pantau Gerak-gerik Peserta Pemilu 2024 di Medsos

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mewanti-wanti peserta pemilu untuk tidak berkampanye termasuk di platform media sosial (medsos) saat masa tenang. 

Diketahui, KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

Bawaslu saat ini telah mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

“Untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Patroli siber bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

Baca Juga

KPK Telusuri Uang Masuk Rp 2,5 M ke Waka PN Depok, Dugaan Penerimaan Gratifikasi

Bawaslu juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” jelasnya.

Selain itu, Bawaslu mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp 48 juta kalau tidak salah dendanya,” ungkap dia.

Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.(ant/lkf)