Fakta-fakta Kecurangan Pemilu 2024 di Film Dokumenter Dirty Vote, Rekaman Rusaknya Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Tujuh belas jam yang lalu, publik dicengangkan dengan fakta-fakta kecurangan pemilu 2024 di film dokumenter bertajuk 'Dirty Vote' yang berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik. 

Dirty Vote ini, merupakan film dokumenter dari tiga pakar hukum tata negara, yang menguak kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Bahkan, isi film dokumenter Dirty Vote berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara. Seperti, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mulai ditayangkan di akun YouTube Dirty Vote, pada hari Minggu (11/2/2024).

"Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi," begitulah keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024). 

"Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara," lanjut dari keterangan resmi film tersebut.

Bahkan, Bivitri jelaskan, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.

Bahkan, ia katakan, bahwa Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu. 

"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," ungkapnya.

Kemudian, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. 

Maka dari itu, ia tegaskan, pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Selain dirinya, ada juga pakar hukum lainnya, seperti Feri Amsari yang mengungkapkan, bahwa membiarkan kecurangan Pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia.

"Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya," bebernya. 

Untuk diketahui juga, bahwa Dirty Vote, adalah film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. 

Ia jelaskan, Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu, dan berharap dapat mengedukasi publik.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," pungkasnya.

Selain itu, ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut, di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya. 

Bahkan untuk diketahui, sejak berita ini ditayangkan, film dokumenter Dirty Vote sudah 1,9 juta kali ditonton. (aag)