Kepala BP2MI Naik Pitam Gegara Dituding Memobilisasi Pekerja Migran untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud di Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengaku kaget dengan tudingan atas dirinya yang memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Luar Negeri.

"Iya saya kaget dengar berita. Jadi Ganjar-Mahfud menang di luar negeri kok Benny Rhamdani yang disalahkan, yang dituduh melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan," katanya di Lenteng Agung, Minggu (11/2/2024).

Benny mengaku, selama menjabat sebagai kepala BP2MI menjalankan tugas sesuai dengan tugas fungsi amanat UU dan bertanggung jawab atas memegang jabatan tersebut.

"Insyaallah selama saya melakukan kerja kerja berkomunikasi ya bertemu dengan simpul simpul, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri itu tidak pernah menggunakan anggaran negara," ungkap dia.

Walaupun dirinya berada di dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, dia menjelaskan tidak pernah menggunakan fasilitas negara atau menggunakan anggaran dinas untuk melakukan kampanye terhadap pasangan capres dan cawapres 03.

Baca Juga

Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Strategis Kebudayaan, Dorong Kolaborasi Museum dan Industri Budaya

"Saya beberapa kali datang ke negara bertempatan. Dalam konteks pemenangan Ganjar Mahfud dan visa di tracing, ya oleh alat canggih apapun itu tidak menggunakan angaran dinas maupun BP2MI," jelasnya.

Dirinya menuturkan, adanya tudingan yang menyeret namanya yang memenangkan Pasangan Ganjar-Mahfud di luar negeri itu merupakan sebuah penghinaan terhadap pekerja migran Indonesia.

Apalagi para pekerja migran Indonesia memiliki keyakinan politik masing-masing untuk memilih pemimpin Indonesia sesuai dengan hati nurani. 

"PMI itu sudah cerdas, PMI memiliki pilihan politik atas keyakinan politiknya. Jadi PMI tidak perlu diarah-arahkan lah. Bahwasannya saya memiliki hubungan dekat dengan mereka, bahwa saya bertemu dengan simpul simpul pekerja migran, bahwa saya datang langsung ke negara negara penempatan, bertemu dengan mereka dalam konteks politik iya, tapi kalau dalam keberangkatan saya menggunakan anggaran dinas kantor BP2MI tidak bisa dikatakan penyalahgunaan kekuasaan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera mencopot Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. 

Pasalnya, Benny diduga kuat memanfaatkan kekuasaannya untuk memobilisasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. 

"Benny Rhamdani diduga kuat menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan salah satu Capres di luar negeri dalam Pemilu 2024," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya Dg Mapasomba saat dihubungi, Sabtu (10/2/2024).

Tudingan Benny melakukan abuse of power ini mencuat, setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Sekalipun pihak KPU sudah membantah kebenaran dari hasil perhitungan suara tersebut. 

Berdasarkan exit poll yang tersebar luas di media sosial, pasangan tersebut menang Pemilu di banyak lokasi di luar negeri. Di antaranya, di Australia, Hong Kong, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Timor Leste. Paslon itu disebutkan hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah. 

Apalagi, lanjut Jaya, Benny merupakan petinggi parpol sekaligus wakil ketua tim pemenangan.  Sebelumnya, tambah Jaya, Benny mengundang capres yang sama (ketika itu masih bakal capres) untuk hadir di kegiatan BP2MI, tanpa mengundang bakal capres lain. "Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak Presiden," imbuh dia.(aha/lkf)