TKN Prabowo-Gibran Temukan Dugaan Mobilisasi Pemilih Ilegal di Dramaga Bogor

Jakarta, tvOnenews.com - TKN Prabowo-Gibran kembali menemukan adanya dugaan kecurangan pada kontestasi Pemilu 2024. 

Dugaan kecurangan ini berupa mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga, Bogor, Jawa Barat. 

"TKN Prabowo Gibran mendapatkan informasi tentang dugaan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga Bogor Jawa Barat," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (7/2/202). 

Habibburokhman menuturkan berdasarkan informasi yang diterima TKN, dugaan mobolisisasi pemilih terjadi saat puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS tetapi dengan dokumen yang janggal. 

Orang yang mengaku mahasiswa tersebut membawa surat tugas penelitian di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. 

Kata ia, sedianya surat keterangan penelitian tersebut harus dibarengi dengan ijin dari Kesbangpol. 

Baca Juga

Golkar Nyatakan Siap Dukung Prabowo di Pilpres 2029

"Mahasiswa tersebur tidak ada surat ijin penelitian dari Kesbangpol. Selain itu surat yang mereka bawa tidak ditandatangani dengan tandatangan basah namun hanya seperti stempel," terang Habiburokhman. 

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengapresiasi Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga yang secara tegas tidak mengabulkan permintaan orang yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut. 

"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan mennggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," katanya. 

Atas temuan dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini, Habiburokhman meminta penyelengara pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk pro aktif menindaklanjuti. 

"Kami meminta kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk proaktif mengusut dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini. Hal ini penting agar legitimasi Pemilu ini tetap dapat dijaga," kata Habib. (raa)