Civitas Akademika Kritik Habis Kepemimpinan Jokowi, Timnas AMIN: Pemerintah harus Belajar dari Sejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Juru bicara Timnas Pemenangan AMIN, Billy David Nerotumilena mengatakan seharusnya pemerintah belajar dari sejarah dan pengalaman usai mendapat sejumlah kritik dari civitas akademika.

"Pemerintah saat ini harus belajar dari sejarah bagaimana gerakan rakyat bisa merubah arah bangsa," jelas dia, saat dihubungi tvOnenews.com, Senin (5/2/2024).

Selain itu, mewakili Timnas Pemenangan AMIN, Billy mengatakan gerakan penolakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah universitas merupakan momentum gerakan rakyat mewakili keresahan publik.

"Civitas akademika memang harus hadir menjadi moral kompas. Timnas AMIN tentu sangat menghormati dan menaruh perhatian serius terhadap seruan-seruan dari perguruan tinggi," ujarnya.

Tentu saja, penilaian sejumlah universitas atas kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Jokowi, menurut Billy telah melalui diskusi panjang.

Baca Juga

Agar Tak jadi Beban, Pramono Ingatkan Pendatang Baru di Jakarta Wajib Punya Skill Kerja

"Timnas AMIN melihat kapasitas kepakaran terhadap argumen kemunduran demokrasi yang dirumuskan sudah melalui pembahasan akademis dan teknokratis mendalam," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan civitas akademika dan alumni Universitas Airlangga Surabaya memberikan respons terkait dinamika politik yang terjadi saat ini lewat aksi Unair Memanggil: Ajakan Terbuka dalam Pernyataan Sikap "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di kampus setempat, Senin (5/2).

"Sudah lebih dari 100 orang yang menandatangani petisi. Kolega sejawat di luar Unair juga akan ikut aksi 'menjaga republik, tersebut," kata salah seorang civitas akademika Unair, Airlangga Pribadi Kusman dihubungi di Surabaya, Minggu (4/2/2024). 

Airlangga menjelaskan, aksi tersebut merupakan respons terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama bertambah menjauh dari prinsip etika republik," katanya. (agr/muu)