Dampak Presiden Boleh Kampanye Berbuntut Panjang, TPN Ganjar-Mahfud: Masyarakat Mengelus Dada

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengungkap dampak besar buntut ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba mengungkapkan niat presiden ikut kampanye bakal memengaruhi opini masyarakat, terutama di daerah.

"Menjadi keprihatinan kita bersama ketika melihat pejabat daerah mengajak publik memilih paslon (pasangan calon) tertentu, yang sudah sering terjadi di pelosok luar Jawa," ucap Ammar dalam keteranganya, Minggu (28/1/2024).

Ammar mengungkapkan meski dalan aturan presiden bisa ikut kampanye, itu yang menjadi keresahan masyarakat pelosok.

Menurutnya, presiden yang mengerahkan kekuatannya dalam kampanye bakal membuat persepsi buruk soal etika.

"Memang tidak ada solusi instan, karena sekali lagi ini soal etika, bila pejabat publik sudah tidak memiliki etika, masyarakat hanya bisa mengelus dada. Artinya perjuangan kita masih panjang, bagaimana menghentikan politik dinasti di depan mata yang mencederai demokrasi," jelasnya.

Selain itu, Ammar mengungkapkan terdapat potensi adanya kecurangan kampanye bila presiden ikut turun gunung.

Dia menyinggung soal anggaran negara yang kemungkinan bisa disalahgunakan dalam kampanye.

"Dalam konteks anggaran publik, presiden memiliki otoritas pemanfaatan anggaran untuk perlindungan sosial periode 2019-2024 sejumlah Rp2.668 triliun, dan anggaran bansos (bantuan sosial) sebesar Rp953,9 triliun," ucapnya.

Menurut dia, permasalahan anggaran tersebut hanya salah satu ketidakadilan dari sisi logistik paslon tertentu.

Dia lantas menduga ada gerakan yang dibuat Presiden Jokowi yang beberapa hari terakhir kerap turun ke daerah-daerah.

"Ini hanya salah satu contoh ketidakadilan dari sisi logistik capres-cawapres, ketika presiden benar-benar berkampanye. Itu sebabnya kita paham sekarang, mengapa akhir-akhir ini Presiden Jokowi sering terjun ke daerah, dan kemudian bagi-bagi bansos," imbuhnya.(lpk)