Jokowi Nyatakan Sikap Tak Netral pada Pilpres 2024, Mahfud MD Mengaku Tak Khawatir

Yogyakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menanggapi pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan pernyataan heboh terkait presiden boleh berkampanye dan memihak dalam perhelatan Pilpres 2024. 

Mahfud mengaku dirinya tak mempermasalahkan pernyataan yang keluar dari orang nomor satu di Indonesia itu. 

Menurutnya sikap tak netral yang ditujukan merupakan hak Jokowi bila ingin melakukan cawe-cawe dalam kontestasi pilpres ini. 

Baca Juga

Agar Tak jadi Beban, Pramono Ingatkan Pendatang Baru di Jakarta Wajib Punya Skill Kerja

"Ya, enggak apa-apa kalau presiden mengatakan begitu, silakan saja. Mau ikut atau enggak, itu kan terserah,"  ucap Mahfud usai menghadiri acara di Pondok Pesantren An-Nur di Bantul, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024). 

Guru Besar Hukum Tata Negara itu enggan mengomentari lebih lanjut terkait pernyataan Jokowi yang dinilai kontroversial itu sebagai kepala negara. 

Mahfud meminta publik untuk mengkonsultasikan hal ini kepada biro hukum sekretaris negara terkait pernyataan Jokowi tersebut. 

"Nanti tanya ke biro hukum sekretaris negara saja (perihal aturan hukumnya)," kata Mahfud. 

Kemudian, ia berseloroh bahwa pernyataan tersebut tak membuat gaduh situasi perhelatan Pilpres 2024 saat ini. 

"(Apakah memperkeruh suasana pemilu?) Ndak, kalau saya nggak keruh tuh. Malah sejuk ini di sini," ujarnya sembari tertawa. 

Diketahui, hari ini publik dibuat heboh oleh pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon selama pemilihan umum. 

Hal itu diutarakan Jokowi pada Rabu (24/01) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. 

Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya. 

Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024. (rpi/raa)