Presiden Boleh Kampanye, TPN Ganjar sentil Jokowi: Nepotismenya Semakin Kental!

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut pernyataan Presiden Jokowi sebut presiden maupun menteri punya hak demokrasi dan hak politik. Maka dari itu diperbolehkan ikut kampanye. 

Namun, pernyataan itu menuai pro dan kontra di elite politik. Bahkan, TPN Ganjar-Mahfud mempertanyakan etika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan seorang presiden boleh melakukan kampanye di Pemilu 2024.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico menuturkan, jika Jokowi berkampanye dalam Pilpres maka nuansa nepotisme semakin kental. 

Pasalnya ada sang putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka yang ikut berkontestasi di Pilpres 2024.  

"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain tentunya akan semakin kental apalagi presiden mengampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ, ada putra kandungnya (Gibran)," pungkas Chico kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Selain itu, dia menyampaikan, secara Undang-Undang memang diperbolehkan seorang presiden berkampanye dan memihak dalam Pemilu. 

Namun, kembali lagi ia menyinggung persoalan etika yang harus dijaga.

"Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon saya rasa memang secara undang-undang diperbolehkan presiden pun bisa memberikan contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali artinya dia mengkampanyekan diri dia sendiri artinya apa yang disampaikan pak Jokowi tidak salah secara UU," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden maupun menteri punya hak demokrasi dan hak politik.

Menurut Jokowi, hak tersebut membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). 

Jokowi mengatakan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. 

Oleh karena itu, kata dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara termasuk presiden dan para menteri.

Meski demikian, Jokowi menyebut hak demokrasi tersebut memiliki aturan.