Sinyal Mundur Mahfud MD dari Jabatan Menko Polhukam: Tunggu Waktu yang Tepat

Jakarta, tvOnenews.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku akan menunggu waktu untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai debat Cawapres pada Minggu (21/1/2024) lalu.

"Baik tolong dengarkan baik baik semuanya, apa yang disampaikan pak Ganjar adalah kesepakatan saya dengan pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dan pak Ganjar," kata Mahfud di Semarang, Rabu (23/1/2024).

Mahfud MD mengaku bersyukur, telah diberikan amanah sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM oleh Presiden Jokowi.

"Saya akan mundur di waktu yang tepat. Untuk menghindari konflik kepentingan,:" katanya.

Kabar Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam semakin santer terdengar jelang Pilpres 2024. 

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyarankan cawapresnya Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga

Eks Menko Polhukam Peringatkan Dwi Sasetyaningtyas Soal Bangga Status WNA Anak: Anda Bisa Sekolah Karena Indonesia Merdeka

Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan lantaran Mahfud sedang mengikuti ajang Pilpres 2024. Ganjar mengungkap terkait hal ini juga sudah didiskusikan dengan Mahfud.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini, agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus,” kata Ganjar di Sidorejo, Jateng, Selasa (23/1/2024).

Dia mengatakan saran mundur dari jabatan pemerintahan itu juga berlaku kepada capres-cawapres lain. Seperti Muhaimin Iskandar yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Kemudian, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka yang masih aktif menjadi Wali Kota Solo. 

“Pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,” jelasnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan usulan mundur ini dia sampaikan karena ada pihak-pihak yang menggunakan fasilitas negara ketika kampanye. (rpi/ebs)