Singgung Pemerintah Pusat, Anies Baswedan Beri Solusi Polemik Stunting Jika Dipilih Jadi Presiden 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menganggap masalah stunting merupakan polemik yang krusial mesti diselesaikan di Indonesia.

Menurut Anies, akan ada gagasan mengatasi kekurangan gizi dengan memberi indikator kesehatan yang mesti dipenuhi kepada daerah untuk mengatasi stunting jika dilih jadi Presiden 2024-2029.

"Ke depan kami akan membuat sistem, sehingga setiap bupati, wali kota, gubernur, mereka punya indikator-indikator kesehatan yang harus mereka penuhi di wilayah masing-masing," ujar dia dalam acara 'Desak Anies Edisi Tenaga Kesehatan (Nakes) di Half Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung peran pemerintah pusat saat ini yang belum menyeluruh mengatasi stunting kepada kepala daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat mesti andil dengan memberikan petunjuk kepada pemerintahan daerah.

"Nah, filosofi ini saya rasa perlu dipahami oleh semua, lalu saya sampaikan soal ini, soal policy . Ini adalah wilayah yang dikelola oleh daerah, sehingga pemerintah pusat itu harus memberikan guideline," jelasnya.

Baca Juga

Gelar Evaluasi Nasional, BSKDN Kemendagri Sorot Penanganan Pengangguran hingga Pengendalian Inflasi yang Dilakukan Daerah

Selain itu, Anies mengungkap bagaimana pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, saat masa kepemimpinannya, tidak pernah mendapat teguran dari pemerintah pusat dalam melayani masalah kesehatan.

"Ini concern kami, saya pernah di pemerintahan daerah, dan kita tidak ditegur dalam urusan-urusan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Pelayanan kesehatan untuk anak usia dini," kata dia.

Akan tetapi, Anies mengaku terkejut saat Pemprov DKI Jakarta justru ditegur lantaran anggaran belanja yang belum habis.

"Jadi, nanti kepala dinas kesehatan tidak perlu bertempur dengan bupati, wali kota, dan dokter-dokter juga tidak perlu bertempur," tegasnya.

"Karena di sana yang bertarung itu dokter-dokter, tenaga kesehatan, meminta anggaran lebih, meminta fasilitas lebih karena mereka melihat di lapangan, tapi keputusan politiknya tidak ada," imbuhnya.(agr/lpk)