Ramai Wacana Pemakzulan Jokowi, PDIP: Bagian dari Kritik

Jakarta, tvOnenews.com - Ramainya isu wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah kelompok masyarakat semakin menghangatkan situasi politik Indonesia saat ini.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa wacana pemakzulan tersebut adalah bagian dari kritik.

"PDI Perjuangan tetap, apapun pemakzulan politik memiliki suatu risiko-risiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspons sebaik-baiknya,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Lantas, ia mengingatkan pentingnya seorang pemimpin menjalankan amanah rakyat.

“Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," ujarnya.

Sekjen TPN Ganjar-Mahfud ini juga mengingatkan pentingnya Pemilu 2024 ini menjadi warisan dari Presiden Jokowi dimana berjalan dengan adil dan penuh netralitas.

“Agar diharapkan pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi,” ungkap Hasto.

Dia juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

“Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons. Sekiranya tak direspons akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan,” tutur Hasto.

Karena itu, menurutnya, masih ada waktu meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.

“Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi,” pungkasnya. (rpi/nsi)