"Sebagai Menko Polhukam saya kira Pak Mahfud mengerti persoalan dengan baik dan bagaimana solusinya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan investasi. Memang kepastian hukum itu yang cukup penting," ucap Yusak di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).
Contoh lainnya, Mahfud MD berani mengakui distribusi lahan saat ini timpang.
Ia menjelaskan ketimpangan itu terjadi lantaran penegakan hukum terkait dengan kepemilikan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tak pernah serius dijalankan oleh Pemerintah.
Pada kesempatan itu pula, Mahfud MD juga menceritakan pengalamannya ketika dikritik soal distribusi lahan tertentu oleh masyarakat.
Mahfud MD pun menanyakan daftar-daftar lahan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mendapati banyak lahan dikuasai individu dan perusahaan karena kolusi.
"Oh, ini (izin pengelolaan lahan) dibuat sekian-sekian. Ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang buat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi, sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam saja," ujar Mahfud.
Sementara itu, menengok jawaban cawapres lain, Gibran misalnya, Pangi menilai argumentasi-argumentasi Gibran kurang berisi.
Load more