Jakarta, tvOnenews.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ingin memberi pajak tinggi kepada orang-orang kaya di Indonesia.
Hal ini dia sampaikan saat Debat Cawapres, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Upaya memberikan pajak tinggi kepada masyarakat kaya guna memberi kestabilan perekonomian Indonesia.
"Bayangkan, 100 orang terkaya punya harta yang lebih besar dari 100 juta rakyat kita. Ini harus kita slepet! Kita pajakin 100 orang terkaya, kita turunkan pajak kelas menengah," ungkap dia menggebu-gebu.
Kemudian, Cak Imin bercerita mengenai kondisi perekonomian mikro saat ini, di mana harga sembako yang melambung tinggi.
"Cabe mahal, beras mahal, telur mahal, semua mahal. Tengkulak-tengkulak jahat, mafia-mafia merajalela. Padahal rakyat sudah kerja, kerja, kerja. Ini harus kita slepet!" tegasnya.
Sebagaimana diketahui, tema debat kedua khusus cawapres ini akan membahas persoalan Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan Perkotaan.
Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku siap menghadapi Debat Cawapres yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.
Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan debat kedua capres-cawapres Pemilu 2024, yang mempertemukan para cawapres, digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat (22/12/2023), mulai pukul 19.00 WIB.
Durasi debat akan berjalan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit, dengan durasi khusus debat selama 120 menit dan terdiri atas enam segmen.
Sementara itu, untuk format debat, KPU tidak mengubah dari format debat pertama capres sebelumnya.
Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, maupun program kerja dan ditutup dengan penyampaian pernyataan kesimpulan oleh masing-masing cawapres pada segmen keenam.
Adapun tema debat kedua mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.(agr)
Load more