Menkeu: Budaya Antikorupsi Menjaga Pengelolaan Keuangan Negara

Jakarta – Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara berperan aktif dalam kegiatan pencegahan korupsi demi membangun kesadaran masyarakat terhadap budaya antikorupsi, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan keuangan yang prudent dan berintegritas diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Hal ini menjadi poin penting dalam Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2021 dengan tema “Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Tepercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh” pada Selasa, 8 Desember 2021 secara daring.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat/pegawai di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, TNI, Polri serta masyarakat. Acara dibuka oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembicara.

Pada puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2021 ini, Inspektorat Jenderal Kemenkeu bersama Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait integrasi ALPHA dan LHKPN oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka kerja sama pelaksanaan integrasi ALPHA dan LHKPN, mendukung kegiatan pengawasan internal, serta sebagai penyederhanaan administrasi pelaporan kewajiban dari pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Keuangan.

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas data, serta memberikan manfaat optimal bagi Kementerian Keuangan.

“Namun saya akan menekankan, compliance terhadap sikap tranparansi dalam bentuk laporan harta dan kekayaan seluruh penyelenggara negara harus dilakukan. Nah, upaya untuk men-simplify menjadi sangat bagus. Jadi saya senang dengan inisiatif ini, antara KPK dengan Kementerian Keuangan,” ujar Menkeu.

Salah satu akar masalah dari korupsi adalah rendahnya nilai integritas individu maupun secara organisasi. Rangkaian tindakan pencegahan korupsi telah dikembangkan, diantaranya melalui implementasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pertama kali diselenggarakan oleh KPK pada tahun 2007 dengan metode telah diterapkan secara luas di beberapa negara dengan nama integrity assessment dan diakui secara internasional.