Jarnas '98 Apresiasi Penilaian Komnas HAM Soal Prabowo Memiliki Komitmen Selesaikan Masalah HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti mengapresiasi pendapat Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi terhadap calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang masih berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan hak azasi manusia (HAM). 

Menurut Dosen Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, pernyataan Pramono sejatinya harus disambut oleh calon presiden nomor urut 1 dan 3 untuk berkontribusi ide dan gagasan dalam mengimplementasikan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, bukan justru mengekploitasi korban dan keluarganya demi kepentingan politik. 

"Saya heran, kenapa setiap Pak Prabowo maju di Pilpres selalu saja ada isu pelanggaran HAM yang dialamatkan ke dia? Padahal Komnas HAM sudah sangat jelas dan tegas bahwa Pak Prabowo tak terkait dengan pelanggaran HAM. Bahkan, Komnas HAM mengakui bahwa Prabowo punya komitmen kuat untuk menyelesaikan kasus HAM. Jadi, saya minta capres nomor urut 1 dan 3 untuk memberikan gagasan dalam menyelesaikan kasus HAM ketimbang terus-menerus menyalahkan Prabowo," tegas Sangap yang juga tokoh pergerakan mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) ini.        

Menurut Sangap, Indonesia sulit untuk menjadi negara maju apabila calon presiden nomor urut 1 dan 3 terpilih di Pilpres 2024 mendatang, karena keduanya selalu mengungkit permasalahan masa lalu tanpa disertai solusi. 

"Pemimpin itu harus memiliki segudang gagasan, ide, dan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang masih berlarut-larut. Kalau bisanya hanya bisa menggerutu dan menyalahkan orang lain, mau jadi apa Indonesia dipimpin sama orang seperti itu?" tukas Sangap.   

Sangap pun mencontohkan Nelson Rolihlahla Mandela yang secara legowo bisa memaafkan lawan politiknya ketika ia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pada 10 Mei 1994. Namun, di sisi lain, sambung Sangap, Nelson Rolihlahla Mandela tetap memiliki solusi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan rezim apartheid.

"Ketika Nelson Mandel terpilih jadi Presiden Afrika Selatan, ia tak menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi lawan politiknya. Nelson Mandela memaafkannya, tapi tak melupakan peritiwa pelanggaran HAM oleh rezim sebelumnya. Nelson Mandela memiliki solusi untuk memenuhi hak para korban pelanggaran HAM dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi yang dibutuhkan rakyat dalam penegakan hukum dan HAM adalah solusi dan tindakan konkret dari para capres," tukas Sangap.