PKS Sebut Kebocoran Data Pemilih Tetap Pemilu 2024 Malapetaka

Karena itu, Wakil Rakyat dari Yogyakarta ini menekankan dua hal. Pertama, pejabat publik dalam hal ini Menteri Kominfo jangan membuat pernyataan yang kontraproduktif dan terkesan menyepelekan apa yang selama ini sudah kita upayakan, yaitu perlindungan data pribadi dalam bentuk UU.

“Kedua, pemerintah segera menyelesaikan peraturan-peraturan turunan dari UU PDP khususnya presiden harus segera menerbitkan Perpres tentang pembentukan lembaga otoritas pengawas PDP agar segera bisa melakukan fungsi pengawasan perlindungan data pribadi. Jangan sampai UU ini tumpul karena badan penyelenggaranya belum ada,” tutup Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini. (agr/nsi)