Giliran Anies Singgung Pemimpin Instan: Ini Mendadak Pemimpin Atau dari Dulu Pemimpin?

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan pun turut menyindir sosok pemimpin instan, maka dia meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pada Pilpres 2024 mendatang.

Capres Koalisi Perubahan ini memberi tips kepada masyarakat dalam memilih sosok pemimpin tidak cukup mengetahui tentang visi dan misi semata, namun perlu juga mengetahui rekam jejak capres-cawapres.

"Karena itu dalam memilih jangan hanya melihat visi dan misi, lihat lah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam pemimpinnya," ujar dia, di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut, Anies pun menegaskan bahwa perlu dicek kembali apakah sosok capres-cawapres ini sudah dari dulu terbiasa memimpin, atau tiba-tiba ingin menjadi pemimpin.

"Ini mendadak pemimpin atau dari dulu pemimpin, ini instan pemimpin atau dari dulu dia pemimpin. Ini dari dulu sudah berkarya untuk masyarakatnya atau mendadak berkarya untuk masyarakatnya, betul tidak?" kata Anies.

Hal ini dikarenakan, menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini pengalaman atau rekam jejak di masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan.

Baca Juga

Cak Imin Sebut Program MBG Paling Berpengaruh Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Sementara itu, Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menyindir anak muda menyukai sesuatu yang instan, termasuk pemimpin instan.

"Kaum muda, yang jumlahnya besar sekali hari ini, kita tahu karena kebanyakan makan mie instan maka lahirnya lah pemimpin-pemimpin instan. Bukan hanya itu, yang lain juga banyak yang sukanya instan," kata Cak Imin, di Jakarta Utara, dikutip Kamis (30/11/2023).

Dia pun membandingkan bagaimana perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada tempo dulu. Mereka memberikan keringat, air mata, dan pengorbanan untuk mencerdaskan rakyat.

Cak Imin pun menggadang-gadang bahwa NU dan Muhammadiyah telah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu dia meminta negara dan pemerintah memberikan hak yang layak kepada kedua organisasi umat tersebut.

"Organisasi-organisasi juga demikian penggerak umat, penggerak masyarakat, penggerak tokoh-tokoh agama, kiai ulama, pendeta biksu, semuanya kontribusinya tiada tara. Tapi apa kontribusi negara? Negara malah membebani mereka-mereka itu," ujarnya.